Warga Wawonii Konsisten Melawan Perusahaan Tambang (Seri 1)

Keberanian dan keberhasilan Supriyono alias Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPP) dalam meraih kesepakatan Sufmi Dasco dan kawan-kawan di gedung DPR RI untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 awalnya dipuja-puji. Meskipun selama ini dalam jumlah yang begitu banyak, berjilid-jilid mahasiswa dan segmen sosial lain berdemo, tidak pernah berhasil untuk meraih capaian besar seperti Botok dan teman-temannya.

Belakangan ketahuan upaya AMPP menyuarakan UU Perampasan Aset hingga ke Jakarta, mendapat karpet merah untuk bertemu Sufmi Dasco dan kawan-kawan, rupanya sudah “by design”. Botok pernah saling menelpon dengan Dasco. Beberapa jam sebelum demonstrasi 27 Agustus, Botok bersama beberapa orang anggota kelompoknya bertemu Dasco dan mengobrol lama. Rencana Botok dan kawan-kawan bertandang ke Jakarta juga dihasut oleh politisi Gerindra (Bocor Alus Politik, 5 September 2026).

Tidak hanya itu, AMPP juga bergeser dari aspirasi awalnya yang meminta DPR harus mengesahkan RUU Hukuman Mati Koruptor dan RUU Perampasan Aset Koruptor. Aspirasi pertama hilang tenggelam, entah kemana. Sementara itu, aspirasi kedua malah melebar ke tindak pidana umum yang berpotensi merampas tidak hanya aset pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga warga biasa. Pelebaran cakupan ini justru berpotensi disalahgunakan penguasa untuk menyerang lawan politik atau dipakai pihak penegak hukum untuk menyerang warga sipil.

Keberhasilan gerakan politik

Terlepas dari segala kontroversi di sekitar gerakan AMPP, satu hal yang pasti bisa dipelajari dari strategi Botok dan kawan-kawan adalah gerakan politik terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan daripada gerakan sosial biasa. Di Bolivia, gerakan politik secara nasional yang melibatkan seluruh segmen sosial, termasuk politisi tertentu tanpa memandang partai, justru berhasil menyingkirkan otokrat dan mengorbitkan presiden hasil pemilu yang riil kompetitif dan fair (Vaca Daza, 2026).

Di Indonesia, tepatnya Tangerang dan Bekasi pada tahun 2011-2012, demonstrasi para buruh untuk menaikan upah minimum berhasil lantaran memanfaatkan strategi politik untuk mengadu-domba kompetisi antar elit dan oligarki (Caraway & Ford, 2014). Di Sulawesi Tengah, studi Bambang Hudayana dan kawan-kawan menunjukkan kemenangan gerakan sosial untuk memenangkan tawar-menawar kepentingan dengan perusahaan tambang nikel disebabkan oleh kecekatan gerakan memanfaatkan momentum politik (Hudayana et al., 2023).

Banyak studi kasus dan fakta menunjukkan efektivitas gerakan sosial dalam mencapai tujuan dengan bertransformasi menjadi gerakan politik. Perlu dicatat, yang dimaksud di sini ialah gerakan politik dalam artian yang luas, bukan sempit seperti menjadi anggota partai politik tertentu. Tentu saja tidak semua gerakan sosial berkarakter politik mencapai tujuannya, tetapi rasio keberhasilannya memang jauh lebih banyak dari gerakan sosial murni, apalagi gerakan akar rumput.

Hal lain yang patut dipelajari dari AMPP adalah gerakan sosial yang lalu berevolusi menjadi gerakan politik dan lazimnya terkonsolidasi mudah dikooptasi. Salah satu faktornya adalah lawan politik mudah memetakan dan membidik kepala atau tokoh kunci di dalam gerakan tersebut. Berikutnya, sebuah gerakan sosial dan politik yang semakin membesar akan menjadi target pembajakan lantaran memiliki kapital politik yang diincar politisi-politisi pragmatis.

Gerakan sosial Botok dan kawan-kawan awalnya sulit dibendung meskipun Botok menjadi tokoh kunci. Ketahanan fase awal gerakan sosial Botok dan kawan-kawan ini disebabkan oleh sifatnya yang spontan, alami, mengakar, masih tercerai-berai, dan belum memiliki modal politik yang kuat dan magnetis untuk dibajak.

Cerita keberhasilan warga Wawonii

Gerakan sosial di Wawonii membawa kisah berbeda. Tidak hanya membuktikan diri sebagai salah satu gerakan akar rumput yang paling konsisten selama lebih dari dua dekade, murni gerakan sosial, tetapi juga memfalsifikasi dilema teoritis di antara gerakan sosial yang random dan terkonsolidasi. Berbagai cerita ini terkuak dari serial pertama Serap Aspirasi dan Inspirasi (SERAI) yang diselenggarakan Gerakan Indonesia Makmur (GIM) bersama ketiga warga lokal merangkap aktivis Pulau Wawonii: Wilman, Titin, dan Aan (2 September 2026).

Wilman, Titin, dan Aan bertutur perihal perjuangan warga lokal di balik keberhasilan mereka untuk mempertahankan Pulau Wawonii dari eksploitasi ekstraktif berbagai perusahaan raksasa. Obralan tentang Wawonii terasa selalu menarik karena beberapa alasan. Pertama, meskipun hanya merupakan kalangan kecil, warga Wawonii bergotong-keroyok melawan berbagai perusahaan tambang dan memenangkan berbagai pertarungan. Di Mahkamah Agung, warga Wawonii memenangi gugatan terhadap PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) terkait RTRW Konawe Kepulauan sebagai pulau kecil yang, menurut UU 1/2014, tidak diperuntukan bagi aktivitas tambang (Yunus, 2023).

PT GKP sendiri merupakan anak usaha dari Harita Group, yang tidak hanya mengeruk nikel, tetapi juga bergerak di bidang kelapa sawit dan sektor lainnya. Harita Group dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga Lim. Pendirinya adalah Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, konglomerat Indonesia yang berlangganan masuk dalam kategori orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes (Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, 6 Maret 2026). Anak laki-lakinya, Lim Gunawan Hariyanto, merupakan CEO dan Presiden Direktur Utama Harita Group saat ini.

Selain prestasi di atas, warga Wawonii juga memenangkan gugatan atas izin usaha pertambangan (IUP) PT GKP di tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Gayung bersambut, Kementerian Kehutanan pun mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) oleh PT GKP pada 19 Mei 2025. Gerakan sosial warga Wawonii lantas menjadi inspirasi bagi banyak gerakan sipil akar rumput di dalam melawan para titan pertambangan dan kelapa sawit di Indonesia (Salman, 2025).

Kedua, kemenangan warga Wawonii menunjukkan pentingnya demokrasi dan bahwa denyut demokrasi masih berdetak di Indonesia, terutama daerah terpencil seperti Wawonii. Ketiga, yang paling magnetis adalah soliditas dan konsistensi warga lokal Wawonii untuk bahu-membahu melawan berbagai perusahaan tambang yang mendatangi pulau kecil berukuran 715 kilometer persegi ini sejak tahun 2000an. Hal ketiga ini patut dikupas mendalam.

Referensi

Caraway, T., & Ford, M. (2014). Labor and politics under oligarchy. In M. Ford & T. B. Pepinsky (Eds.), Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics. Cornell University Press.

Hudayana, B., Suharko, & Widyanta, A. B. (2020). Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia. The Extractive Industries and Society. https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.08.012

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. (2026, March 6). Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Forbes.

Salman, R. (2025, November 23). Mahkamah Agung makin kuatkan Pulau Wawonii bebas tambang. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2025/11/23/mahkamah-agung-makin-kuatkan-pulau-wawonii-bebas-tambang/

Tempo. (2026, September 5). Peran politikus Partai Gerindra dalam unjuk rasa RUU Perampasan Aset | Bocor Alus Politik [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-bSRBcVdK2A

Vaca Daza, J. (2026, April). What Bolivia teaches us about defeating authoritarians. Journal of Democracy. https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/what-bolivia-teaches-us-about-defeating-authoritarians/

Yunus, S. R. (2023, February 3). Warga menangkan gugatan, Pulau Wawonii tidak untuk ditambang. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/warga-menangkan-gugatan-pulau-wawonii-tidak-untuk-ditambang